MENUJU KEMANDIRIAN NEGERI: EDUKASI SPMDESA DI NEGERI TAMILOUW TAHUN 2025

Main Article Content

Jusuf Madubun
Wahab Tuanaya
Muhtar

Abstract

Artikel pengabdian ini memaparkan program “Menuju Kemandirian Negeri: Edukasi SPMDesa di Negeri Tamilouw Tahun 2025” yang bertujuan menegakkan standar layanan dasar melalui penataan SOP dan service charter ber-SLA, penguatan tata kelola data berbasis Rumah Dataku, serta penguatan forum musyawarah triwulan. Pendekatan partisipatif digunakan melalui identifikasi masalah dan pemangku kepentingan, FGD, pelatihan andragogi, pendampingan simulasi musyawarah, dan penyusunan rekomendasi–panduan praktis. Intervensi berfokus pada standardisasi layanan (adminduk, posyandu, PIK R, BKL, rujukan ibu hamil), integrasi data sebagai single source of truth, dan pengaitan keputusan–indikator–anggaran agar belanja desa membeli capaian, bukan sekadar aktivitas. Hasil awal menunjukkan peningkatan pemahaman SPMDesa, terbitnya draf SOP prioritas, jalur pengaduan mediasi yang terukur, serta perintisan dashboard indikator yang menarik data dari Rumah Dataku. Selain itu, UPPKA dirancang sebagai pengungkit ekonomi keluarga untuk menutup biaya tidak langsung akses layanan, menjaga keberlanjutan partisipasi warga. Konvergensi dengan fokus Dana Desa 2025 dan horizon SDGs Desa memastikan relevansi sosial dan keberlanjutan. Model integratif ini menegaskan bahwa kemandirian layanan dasar dapat dicapai ketika standar yang jelas, data yang kredibel, forum yang akuntabel, dan pembiayaan yang terarah bekerja secara sinergis.

Article Details

How to Cite
Madubun, J., Wahab Tuanaya, & Muhtar. (2025). MENUJU KEMANDIRIAN NEGERI: EDUKASI SPMDESA DI NEGERI TAMILOUW TAHUN 2025. Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 264–277. https://doi.org/10.32672/ampoen.v3i2.3880
Section
Articles

References

Pemerintah RI. PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (naskah resmi BPK). peraturan.bpk.go.id

Kemendagri. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM (naskah resmi BPK/Localise SDGs). peraturan.bpk.go.id+1

Kemendes PDTT. Permendesa No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (JDIH Kemendes; rilis/unduhan resmi). JDIH Kementerian Desa+1

BKKBN. Buku Saku Rumah Data Kependudukan (edisi 2024) dan Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (2024). Scribd+1

PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; Permendesa No. 2 Tahun 2024 (Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025); BKKBN—Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas & materi Rumah Dataku (2024).

Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. JDIH Kementerian Desa

Permendagri No. 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah (teks & PDF resmi). Peraturan BPK+1

Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (teks & PDF resmi). Peraturan BPK+1

PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (teks & PDF resmi). Peraturan BPK+1

PermenPANRB No. 46 Tahun 2020 tentang Road Map SP4N-LAPOR! 2020–2024 (teks & PDF resmi). Peraturan BPK+1

BKKBN (2024) – Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (edisi terbaru, PDF). Docu BKKBN DIY

BKKBN (2024) – Buku Saku Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) (edisi 2024). Scribd

BKKBN (2024) – Buku Saku Katalog Data Rutin Sistem Informasi Keluarga (SIK) Program Bangga Kencana (untuk harmonisasi indikator mikro). Docu BKKBN DIY

Peraturan BKKBN No. 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok UPPKA (rujukan dasar kelembagaan ekonomi keluarga; laman & unduhan). Docu BKKBN DIY+1

Dokumen Pemerintah Daerah (2025) – contoh laporan implementasi SP4N-LAPOR! yang merujuk PermenPANRB 46/2020 (bahan operasional lintas daerah). E-Arsip Kota Bontang