ANALISIS KEDUDUKAN HARTA WARISAN TERHADAP PELAKU PRAKTIK PERKAWINAN POLIGAMI
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Law Number 1 of 1974 requires approval from the Religious Court for polygamy, guided by Islamic principles in Q.S an-Nisa’ (4): 3 and (4): 129. This study aimed to explore inheritance distribution in polygamous marriages through a literature study with a juridical-normative approach and qualitative analysis. The findings showed that inheritance must be fairly distributed according to Islamic law. According to Section 96 (1) of the Compilation of Islamic Law (KHI), the surviving partner is entitled to half of the joint assets if death leads to divorce. If there are no children, the surviving husband receives half of his deceased wife’s assets, while with children, he receives a quarter. A wife inherits half of her husband’s estate if he dies without children and one-eighth if children are present. In polygamous marriages, only legitimate children from the marriage are recognized as heirs. This protects children's inheritance rights, as affirmed by Article 42 of the Marriage Regulations and Article 99 of KHI, and supported by the Constitutional Court, ensuring the protection of children’s rights as heirs in both registered and unregistered polygamous marriages.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Khisni. 2017. Hukum Waris Islam. Semarang: Unissula Press. Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. 2021. Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer). Medan: Perdana Publishing.
Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
Ernawati. 2022. Hukum Waris Islam. Bandung: Widina Bhakti Persada.
Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. Buku Ajar Hukum Pemeliharaan Anak dan Perempuan. Bojonegoro: Madza Media.
Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan.
Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media.
Wahyu Untara. 2014. Kamus Bahasa Indonesia: Lengkap & Praktis. Jakarta: Indonesia Tera.
Regulasi negara Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Regulasi negara Poin 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Regulasi negara
Poin 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
A. Khisni. “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari’ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia)”. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.3 September-Desember 2014.
Aa Sofyan, “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Dalam Keharaman Poligami”, bil dalil, Volume 1, No. 2 (Juli-Desember) 2016.
Annisa, “Kajian Yuridis Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV Poin 2 (April 2021).
Bambang Sugianto. “Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami Menurut Regulasi negara Poin 1 Tahun 1974”. Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2 – Juni 2017.
Didi Sukardi. “Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum Dan Paradigmatik)”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.3 Juli-September 2014.
Eddo Febriansyah. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Poin 46/Puu–Viii/2010 Tentang Posisi Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan”. Unnes Law Journal 4 (1) (2015).
Elva Imeldatur Rohmah, “Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama”, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 1, Juni 2021.
Fatahullah. “Problematika Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia”. Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 1, Juni 2022.
Irwan, “Asas Perkawinan Dalam Islam Poligami Atau Monogami (Perspektif Qur’an Dan Hadist)”, As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2. Agustus 2022.
Isnina, “Posisi dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Poin 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Dosen Fakultas Hukum UMSU, Vol. 2, No. 1, (2021).
-------, “Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, Penelitian Strategis Nasional, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, November 2017.
Jihana Safrina, “Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.
Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, (2016).
Maryati Bachtiar. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1, 2012.
Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, Jurnal Civics, Vol. 2, No. 2, (2005).
Misda Deni, Asmuni, dan T. Erwinsyahbana. “Pemeliharaan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawian Poligami Tanpa Izin”. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 2, No. 3, April 2018.
Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, “Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Poin Kasus Mal No.04300-076-0217)”, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No. 2, September 2019.
Oktavia Milayani, “posisi Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” menurut Burgerlijk Wetboek”, Al’Adl, Vol. IX, Poin 3, Desember 2017.
Supiatul Aini, “Rasionalitas Perintah Poin Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh”, Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 2, No. 2 (2021).
Vera Arum Septianingsih, “Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam”, Varia Justicia, Vol 11, No. 1, Oktober 2015.
Warsono. “Pemeliharaan Hukum Dalam Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Nizham, Vol. 8, No. 02 Juli-Desember 2020.