Ketimpangan Politik Representasi dalam Sistem Bikameral Indonesia: Keterbatasan Peran DPD dalam Menyuarakan Aspirasi Daerah

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketimpangan politik representasi dalam sistem bikameral Indonesia dengan menyoroti keterbatasan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menyuarakan aspirasi daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui analisis dokumen, dengan menelaah ketentuan konstitusi, pengaturan undang-undang, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan terhadap fungsi legislasi dan pengawasan DPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD masih menghadapi pembatasan kewenangan institusional: dapat mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang tertentu, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan, tetapi tidak memiliki kewenangan menentukan dalam pengambilan keputusan pembentukan undang-undang. Kondisi tersebut melemahkan prinsip checks and balances dan menurunkan kualitas representasi kepentingan daerah pada keluaran kebijakan nasional. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan kelembagaan DPD melalui penataan mekanisme legislasi, penguatan tindak lanjut pengawasan, dan harmonisasi regulasi.