Politik Hukum Peraturan OJK dalam Penguatan Keuangan Syariah

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembentukan dan implementasi regulasi yang memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada peraturan terkait tata kelola syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta dampaknya terhadap stabilitas dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan analisis regulasi, penelitian ini mengandalkan sumber data primer seperti undang-undang dan Peraturan OJK, sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan resmi OJK, serta tersier seperti kamus dan data statistik. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan politik hukum OJK berperan strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui integrasi prinsip syariah ke sistem hukum nasional, penguatan tata kelola syariah via DPS, kepatuhan, dan audit syariah, serta peningkatan stabilitas dan pertumbuhan lewat transparansi, manajemen risiko, dan dukungan inovasi digital. Meski ada tantangan seperti keterbatasan kompetensi SDM dan harmonisasi dengan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK menciptakan landasan hukum kokoh untuk industri keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.