Perlindungan Ekosistem Laut sebagai Tanggung Jawab Bersama Bangsa

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut seluas sekitar 5,8 juta kilometer persegi yang menyimpan kekayaan ekosistem laut yang sangat strategis, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan keanekaragaman biota laut yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung ketahanan pangan, serta menopang perekonomian nasional. Namun, ekosistem laut Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman serius akibat aktivitas manusia, antara lain pencemaran laut, praktik penangkapan ikan ilegal dan tidak berkelanjutan, konversi lahan pesisir, serta dampak perubahan iklim. Kerusakan ekosistem laut tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan ekosistem laut di Indonesia sebagai tanggung jawab bersama bangsa dengan menitikberatkan pada pengaturan hukum yang berlaku, pelaksanaan kebijakan perlindungan, serta peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam perlindungan ekosistem laut, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan perlindungan ekosistem laut yang efektif dan berkelanjutan.