Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik yang Melakukan Pelecehan Seksual

Abstract

Pelecehan seksual merupakan tindak pidana serius yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi korban. Namun, kompleksitas muncul ketika pelaku adalah penyandang disabilitas fisik, seperti dalam kasus I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung di Lombok, yang melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa korban meskipun tidak memiliki kedua tangan sejak lahir. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas fisik yang melakukan pelecehan seksual dan mengevaluasi apakah kondisi disabilitas fisik dapat menjadi alasan pemaaf. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, meliputi analisis perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas fisik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memiliki kemampuan kognitif yang utuh dan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Sebagaimana dalam kasus Agus Buntung, tidak ditemukan adanya gangguan mental atau intelektual yang dapat menjadi alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya berdasarkan Pasal 44 KUHP. Adapun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp100 juta mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas, dengan mempertimbangkan hak korban dan kondisi pelaku. Tidak ada kekebalan hukum bagi penyandang disabilitas fisik, namun pemidanaan harus tetap adil dengan mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku dan dampak tindak pidana terhadap korban serta masyarakat.