Kebijakan Moratorium Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai langkah strategis yang diambil oleh
pemerintah Indonesia untuk merestrukturisasi organisasi dan kepegawaian, seiring dengan reformasi birokrasi.
Penangguhan, yang mengisyaratkan penundaan sementara, diterapkan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan
kepada lembaga pemerintah dalam mengevaluasi kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja,
menjalankan audit organisasi, serta mengatur sumber daya manusia (SDM) aparatur sesuai rencana strategis
pembangunan.Penelitian ini mengkaji sejauh mana redistribusi dan optimalisasi tenaga kerja berlangsung selama
masa moratorium penerimaan CPNS dan hubungannya dalam pengaturan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Karena Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tetap mengajukan daftar formasi kebutuhan calon pegawai negeri sipil
(CPNS). Secara umum, studi kualitatif bertujuan untuk memahami (understanding) dunia makna yang diwujudkan
dalam perilaku komunitas sesuai perspektif masyarakat itu sendiri. Penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan untuk mengungkap kebenaran dan dikategorikan sebagai penelitian ilmiah yang dibangun berdasarkan
teori-teori yang muncul dari penelitian serta dikendalikan berdasarkan fakta empiris.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Lubabah, Rizqy Dwi. 2022. “Efektivitas Penerimaan CPNS Dalam Memenuhi Kebutuhan Pegawai Pasca Moratorium Penerimaan CPNS Di Pemkab Mojokerto.” OECONOMICUS Journal of Economics 7(1): 75–90. doi:10.15642/oje.2022.7.1.75-90.
Nugroho, Ahmad Harimurti, and Nur Widiastuti. 2017. “Dampak Kebijakan Moratorium Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penempatan Pegawai Di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen 4(2): 143–57. doi:10.32477/jrm.v4i2.255.
Dharmaningtias, Dewi Sendhikasari. 2011. “Implikasi Moratorium Penerimaan CPNS Terhadap Optimalisasi Reformasi Birokrasi.” Jurnal Politica 2(2): 299–322.
Darmawan, Ikhsan. 2012. “Dampak Moratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil TERHADAP PERENCANAAN PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.”
Putri, reyna lazuardi imani. 2018. “KEBIJAKAN MORATORIUM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM UPAYA PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA.”
Prasetya, Antonius Galih. 2019. “Mengintegrasikan Reformasi Birokrasi Dengan Inovasi Sektor Publik.” Jurnal Analis Kebijakan 1(1). doi:10.37145/jak.v1i1.23.
Gunawan, rizki cipta. 2016. “DAMPAK MORATORIUM PADA PENEMPATAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA.” : 1–23.
Nurcahyo, D., & Mathori, M. (2017). 2018. “DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENEMPATAN PEGAWAI DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISITIMEWA YOGYAKARTA.” Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (Pt Kai) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kereta Api Kelas Eksekutif Taksaka (55): 1–95.
Rakhmawanto, Ajib. 2011. “Kebijakan Moratorium Dan Penataan Pegawai Negeri Sipil Bagian Dari Reformasi Birokrasi.” Jurnal Kebijakan dan Manajemen 5(2): 63–74.