Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen di Bidang Perbankan
Main Article Content
Abstract
The role of banking as a financial intermediary institution is very important in economic development, but the bargaining position of customers is often weaker compared to the bank. Therefore, clear regulations are needed to protect the rights of customers. This article examines the role of the Consumer Protection Law (CPL) and other relevant regulations, including the role of the Deposit Insurance Corporation (DIC) and provisions in the Bank Indonesia Regulation (BIR) regarding customer complaint resolution and banking mediation. The study results indicate that legal protection for customers needs to be enhanced through the implementation of stricter regulations and more effective mediation processes to minimize the power imbalance between banks and customers.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan. Pasal 1 angka 5 PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
Laia, Y., Lubis, R. R., & Silaban, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen. Jurnal Rectum, 4(2), 374–384.
Ngiu, S. F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lex Privatum, 3(1), 240–250.
Putri, D. B. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang_Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 176–190.
Az. Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42”, Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan (Vol II, No. 8, Mei 2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan, 2003.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 17.
Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung: PT. Revika Aditama,2004), h. 47